Simalungun-Anggota Panitia Proyek (DPRD) Pegawai Negeri Sipil (PPPK) di Simalungun lalu meminta dibuatkan konstruksi khusus. “Pakarnya membentuk kelompok khusus (pekerja khusus) Penelitian survei bersama timnya. Dan permintaan untuk membuat kelompok khusus berdasarkan aduan pengaduan dan penyelidikan pertama yang dia lakukan langsung. Ada pengaduan dari pengawas masyarakat, lalu kami catat informasi pemerintah. Daftar yang Disetujui pada opsi Pegawai Pemerintah dengan Izin Kerja (PPPK) Simalungun. “Misalnya ada orang yang tidak punya dinas, tapi namanya dicantumkan di dalam berkas. Ibarat berkas arsip yang disembunyikan. Sedangkan yang sudah lama bekerja, sudah bekerja dan tidak dalam kondisi,” jelas Andre Andre Andika Sinaga. Selain itu, Andre juga menyebut adanya oknum yang terlibat dalam pekerjaan untuk partisipasi tahun 2024 itu di sekolah meski bukan guru. Intinya tidak perlu banyak informasi. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, karena orang yang tidak berhak mendapatkan hak tersebut. Dengan temuan tersebut, DPRD Simalungun berharap ada orang khusus yang bisa menciptakan pengusutan menyeluruh dan keadilan di pusat rekrutmen PPPK di Simalungun. Sebelumnya, sebelas anggota DPRS Kabupaten Simalungun angkat bicara soal proses khusus PPPK di Simalungun Regis.
Berita Terkait
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk Terima Kunjungan Kerja Legislator Jayapura
Sarankan Kandidat Tidak Termakan Asutan, Keberhasilan Ijeck Pimpin Golkar Sumut Tak Terbantahkan
Tim Pansus DPRD Simalungun Sebut Tak Ada Keterkaitan Konsesi TPL dengan Banjir Bandang Parapat
DPRD dan Pemerintah Kabupaten Samosir Sepakati Ranperda RPJMD 2025-2029
