BUOL – Skandal kekerasan seksual terhadap perempuan terus menuai protes dari Kemitraan Rakyat Buol. Mereka menuntut APH (aparat penegak hukum) mengusut tuntas anggota DPRD yang diduga terlibat kasus ini.
Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius, khususnya di Kabupaten Buol, dimana kasus tersebut melibatkan anggota DPRD Buol yang diyakini telah mencoreng nama baik Legislatif.
Hal tersebut disampaikan dalam aksi mengatasnamakan Masyarakat Rakyat Buol melalui Orator Rifal Tangahu dalam aksi tersebut, Senin (24/03/2035).
“Kami yakin apa yang dilakukan anggota DPRD Buol ini telah mengharumkan nama baik lembaga terhormat ini dan patut menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” kata Rifal.
Aksi demonstrasi yang diselenggarakan oleh Persatuan Rakyat Buol ini merupakan bentuk solidaritas terhadap perempuan korban kekerasan seksual.
Selain itu, menurut Rifal, kasus ini bertujuan untuk menuntut hak dan perlindungan perempuan, serta memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Rakyat Buol Hardawari Sahura mengatakan, “perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, sehingga harus diperlakukan secara adil dan terhormat. Oleh karena itu, tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak dapat ditoleransi dan harus ditindak tegas.” Harada yang juga Ketua LMND Buol menegaskan
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi para korban.
Operasi yang didampingi personel Polres Buol tersebut berlangsung aman dan lancar ***




