Herman Djide: Jangan Sodorkan Program Pembangunan ke Masyarakat, Tapi Sambut Program dari Rakyat

PANGKEP – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia (DPD JNI) Provinsi Sulawesi Selatan Cabang Pangkep Herman Djide menekankan pentingnya pembangunan berdasarkan cita-cita masyarakat. Hal ini diumumkan beberapa hari lalu saat meninjau kegiatan Asosiasi Nelayan di Pulau Salmo. Dalam kesempatan tersebut, saat diundang untuk membahas strategi pembangunan desa atau desa, ia menegaskan, lebih baik menyambut baik rencana masyarakat dibandingkan menyerahkan rencana pembangunan kepada masyarakat.

Menurut Herman Zideh, banyak program pembangunan yang dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat setempat. Akibatnya, berbagai proyek yang dicanangkan seringkali tidak berjalan dengan baik bahkan ada yang terbengkalai karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Memang benar, pembangunan yang baik berasal dari aspirasi masyarakat itu sendiri, bukan sekedar kebijakan yang dirumuskan dari atas tanpa didengarkan suaranya.

Ia mencontohkan, di banyak desa sebenarnya masyarakat mempunyai banyak ide kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun seringkali ide-ide tersebut tidak diperhatikan karena pemerintah lebih sibuk dengan program-program yang sudah disusun. Jika pemerintah lebih terbuka dan mendengarkan masukan masyarakat, maka program pembangunan akan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, Herman Zide juga menegaskan, pemerintah dapat menciptakan rasa kepemilikan di masyarakat dengan menyambut baik program-program rakyat. Ketika masyarakat merasa bahwa suatu program merupakan hasil gagasan dan kebutuhannya sendiri, maka masyarakat akan semakin bersemangat untuk mendukung dan melaksanakan program tersebut. Berbeda dengan proyek-proyek yang datang dari atas, yang seringkali dianggap “dipaksakan” tanpa memperhatikan realitas yang ada.

Dalam kunjungannya ke kebun kecil yang dibantu JNI cabang Pangkep tersebut, ia melihat bagaimana inisiatif masyarakat setempat untuk mengelola lahan secara mandiri dapat menjadi contoh nyata pembangunan berbasis kerakyatan. Dengan bimbingan yang tepat dan dukungan dari fasilitas pemerintah, usaha kecil seperti ini dapat menjadi proyek berkelanjutan yang bermanfaat bagi banyak orang.

Menurutnya, jika pendekatan pembangunan berorientasi kerakyatan diterapkan di tingkat desa dan kabupaten, maka kesejahteraan masyarakat bisa lebih cepat ditingkatkan. Program-program yang berasal dari masyarakat lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, sehingga dampaknya akan lebih besar dibandingkan proyek-proyek yang dibebankan oleh pusat.

Herman Zide juga menekankan pentingnya peran jurnalis dalam memantau pembangunan yang mendukung masyarakat. Menurutnya, media harus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan keinginannya dan memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ia berharap pemerintah daerah di Pangkep dan daerah lainnya mulai mengubah paradigma pembangunannya. Daripada membuang dana untuk program yang belum tentu relevan, lebih baik dengar langsung kebutuhan masyarakat dari masyarakat. Dengan begitu, pembangunan akan lebih partisipatif, inklusif, dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, pembangunan bukan sekedar proyek atau anggaran, tapi bagaimana memastikan kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menyambut baik rencana rakyat, alih-alih menghadirkan kebijakan yang muluk-muluk, pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan bisa tercapai. (meretas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *