Untuk memperkuat kemampuan layanan informasi publik di NTP – NTP – Markas Besar Kepolisian Nasional, Instruksi Hubungan Masyarakat (BIMTECH) dan Polisi Regional NTP pada hari Rabu (04/23/2025), memiliki efek informasi publik.
Fungsi tersebut, yang berfokus pada Lombok Astoria Hotel, dibuka secara langsung oleh Kepala Inspektur Jenderal Polisi Regional NTP. Survei Jenderal Brigadir, Ketua Biro Hubungan Masyarakat Hadi Ginan, SHH, Sikk. Dan markas polisi nasional. Dengan sekelompok Dijahiono Saputro, Chic., Markas Kepolisian Nasional. Pimtech diikuti dengan cara yang subur oleh orang -orang di wilayah Pulau Sumbawa di Lombok dan Operasi Komunikasi Publik Internet.
Pemimpin Hubungan Masyarakat Bolta NTP Combo Polo. Mohamed Golid, Chik.,
“Dengan bimtech ini, kami berharap pengelolaan informasi tentang polisi regional NTP akan sesuai dengan aturan yang paling profesional, akurat dan berlaku,” katanya.
Bimtech ini adalah tempat untuk memperkuat pemahaman tindakan no. 14 tahun 2008, terutama dalam menentukan klasifikasi informasi yang dapat dipublikasikan dan tidak dipublikasikan untuk komunitas yang lebih luas.
Dalam wawancara singkat, Brigadir Jenderal Paul. Dijahiono Saputro, Chic., Fungsi ini juga bertindak sebagai forum pengujian efek, yang berarti bahwa proses mempersiapkan informasi sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hak publik atau privasi perusahaan.
“Fungsi ini bertujuan untuk memberikan informasi publik sesuai dengan perintah hukum. Kami ingin bekerja dengan semua bagian dari Departemen Kepolisian Regional NTP,” jelasnya kepada tim media.
Dia juga mengatakan Bimtech adalah yang ke -28 dari BIMDEC serupa, yang dilakukan di seluruh polisi regional di Indonesia.
“Kami bertujuan bagi semua petugas polisi regional untuk menerima pelatihan serupa. Ini adalah bagian dari komitmen polisi nasional untuk memperkuat layanan publik dan menunjukkan citra layanan publik,” pungkasnya.
Dipercayai bahwa semua karyawan hubungan masyarakat dalam Kepolisian Regional NTP dapat memenuhi peran strategis mereka dalam mengembangkan kepercayaan publik dalam kepercayaan publik terhadap Badan Kepolisian Nasional. (ATP)
